Kementan Optimalkan Produksi Beras dan Sejahterakan Petani dengan Anggaran Bersih

Kementan Optimalkan Produksi Beras dan Sejahterakan Petani dengan Anggaran Bersih

  • Posted by: admin

Mentan Andi Amran Sulaiman di Banjar, Kalsel. (Dok. Kementan/ar)

Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani selama ini sudah sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini diperlihatkan dari hasil laporan penggunaan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementan yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

“Dua tahun yaitu 2016 dan 2017 Kementan mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan clear”, jelas Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro dalam ekterangan tertulis yang diterima Gatra.com.

Fakta ini disampaikan pihak Kementan untuk menjawab beberapa anggapan, salah satunya dari Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, yang dimuat di berbagai media.

Sebelumnya Uchok menyatakan dengan anggaran yang ada, Kementan kurang optimal dalam memperbaiki infrastruktur, maupun melakukan modernisasi pertanian untuk memompa produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Syukur sebagaimana yang sering disampaikan Menteri Amran Sulaiman, Kementan menempatkan sarana dan prasarana pertanian sebagai prioritas dalam alokasi anggaran.

Tahun 2014 alokasi anggaran Kementan yang ditujukan untuk sarana dan prasarana petani semula 35%. Selanjutnya 2015 ditingkatkan menjadi 64%.

Kemudian di 2018 dengan APBN Rp 22,8 triliun, porsi untuk sarana dan prasarana petani ditingkatkan lagi menjadi 85%.

Dan karena komitmen yang besar dari Menteri Pertanian, kebijakan ini juga mengorbankan anggaran perjalanan dinas para pejabat di Kementan sebesar Rp800 miliar, rehabilitasi kantor tahun 2015-2018 sebesar Rp 16 triliun.

“Seluruhnya dialihkan untuk infrastruktur serta pemberdayaan petani”, ujar Syukur.

Berkat komitmen itu, program rehabilitasi irigasi yang semula ditarget 3,58 juta hektar naik 331 persen dibanding tahun 2013.

Kebijakan peningkatan infrastruktur pengairan pertanian ini juga didukung melalui pembangunan 10.340 embung, dam parit, long storage dan 49 bendungan baru.

Adapun dalam proses sedang dibangun 19.660 embung dan 16 bendungan baru.

Lalu ada mekanisasi pertanian melalui distribusi alat mesin pertanian sebanyak 423.197 unit. Jumlah ini naik puluhan kali lipat dibandingkan 2013.

“Kemudian untuk memastikan petani dilindungi, Kementan juga membagikan asuransi usahatani sebanyak 2,73 juta hektar padi dan 232.176 sapi”, urai Syukur.

Untuk mengukur ketepatan penggunaan anggaran ini, Syukur mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Amran, Kementan berkontribusi menurunkan secara drastis inflasi bahan makanan/pangan yang turun drastis dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% di 2018.

“Ini menunjukkan produksi pertanian yang baik sehingga ketersediaan bahan makanan mencukupi”, paparnya. Dengan stabilitas harga pangan terjaga, maka dampaknya pun juga berimbas pada kesejahteraan petani.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) petani bergerak naik.

NTUP naik 5,39% sedangkan NTP naik 0,22%. Kenaikan ini secara langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang umumnya berada di pedesaan.

“Hal itu tercermin dari turunnya kemiskinan di pedesaan dari 17.74 juta orang menjadi 15,81 juta orang, di mana 70 % disumbangkan dari sektor pertanian”, jelas Syukur.

Apresiasi dari KPK

Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan melalui audit BPK, Kementan juga menjamin penggunaan anggaran bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sejak tiga tahun lalu Kementan telah menjalin komunikasi dengan KPK.

“Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Amran.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain. “KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus,” katanya.

Langkah Kmeentan untuk melibatkan berberapa intasnsi lain dalam nencegah penyelewengan seperti KPK membuatkan hasil, dimana Kementan sukses meraih penghargaan dari KPK sebagai Kementerian dengan pengendalian gratifikasi terbaik sebanyak dua kali.

Sumber: https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/380489-Kementan-Optimalkan-Produksi-Beras-dan-Sejahterakan-Petani-dengan-Anggaran-Bersih

Author: admin

Leave a Reply