Kemensos: Beras Bulog tak Bisa Diprioritaskan

Kemensos: Beras Bulog tak Bisa Diprioritaskan

  • Posted by: admin

Ilustrasi Beras Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Perum Bulog untuk terus memperbaiki kualitas mutu beras yang diserap dari petani. Hal itu seiring kendala yang dialami Bulog dalam menyalurkani beras akibat penerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Pada prinsipnya kita tetap buka pasar bebas karena BPNT tidak didesain seperti itu (prioritas beras Bulog). Tidak bisa lagi dikasih keistimewaan,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung kepada Republika, Selasa (5/3).

Andi menjelaskan, selama Bulog dapat menjual beras berkualitas dengan harga yang bersaing, maka dipastikan akan mampu berkompetisi dengan beras merk lain. Masyarakat, kata dia, dengan sendirinya akan memilih beras Bulog jika sesuai dengan keinginan para penerima.

Pemerintah, tegas Andi, tidak akan mengutamakan beras Bulog dalam BPNT. Meskipun, Bulog tengah mengalami masalah akibat kehilangan pasar setelah program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) perlahan diubah menjadi BPNT.

Pada 2018, penyaluran BPNT telah menjangkau 10,2 juta penerima yang berada di 219 kabupaten/kota. Penyaluran dilakukan melalui lebih dari 80 ribu agen.

Memasuki 2019, Kemensos menargetkan penyaluran BPNT sudah dapat diterapkan 100 persen ke 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Artinya, ada sekitar 5,4 juta penerima baru BPNT yang tersebar di 295 kabupaten/kota.

Seiring target 100 persen itu, maka tugas Bulog untuk menyalurkan Rastra juga berkurang. Tahun ini, Bulog hanya ditugaskan untuk menyalurkan 213 ribu ton Rastra kurun waktu Januari-April 2019.

“Sebanyak 96 persen masyarakat penerima BPNT puas dengan mekanisme ini. Harapannya, tahun ini Rastra sudah selesai,” kata dia.

Sejauh ini, evaluasi dari keberjalanan program BPNT yakni terkait jaringan internet di daerah terpencil. Program BPNT yang mengandalkan penuh sinyal internet menjadi hambatan para keluarga penerima manfaat. Namun, ia mengklaim Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan infrastruktur jaringan untuk kelancaran BPNT.

Andi menuturkan, selama 20 tahun terakhir, dimulai dari penyaluran Raskin hingga berubah nama menjadi Rastra kerap menemui masalah. Selain itu, Beras yang diproduksi Bulog juga dikenal sebagai beras kualitas bawah.

Oleh sebab itu, seiring penerapan BPNT yang akan diterapkan penuh tahun ini, Andi meminta Bulog untuk juga berpikir secara bisnis. “Kami paham Bulog mengalami masalah karena tetap harus menyerap beras petani. Jadi saya sarankan agar Bulog mendesai ulang bisnisnya,” ujar Andi.

Stok menumpuk

Untuk diketahui, saat ini Bulog masih memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton hingga 1,5 juta ton yang tersimpan di gudang. Namun, penugasan penyaluran Rastra terus dipangkas seiring penerapan BPNT. Sementara, pemerintah tetap menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani.

Kendala bertambah seiring adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Beleid itu mengatakan bahwa Bulog harus melalukan disposal atau pelepasan untuk stok beras yang sudah tersimpan lebih dari empat bulan.

Namun, Bulog menyatakan, saat ini tidak semua stok beras yang lebih dari empat bulan sudah mengalami penurunan kualitas. Bulog tetap melakukan perawatan berkala agar kualitas beras yang tersimpan dapat terjaga. Meskipun beras terpaksa dilepas, Bulog masih dapat menjadikan beras tersebut sebagai beras yang dijual secara komersial kepada masyarakat umum.

Deput Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan, pihaknya akan segera membahas mengenai jutaan beras yang saat ini masih menumpuk di gudang Perum Bulog.

Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Perum Bulog itu sendiri pada Rabu (6/3).

Menurut Musdhalifah, akan ada beberapa opsi yang dikeluarkan dalam rapat koordinasi untuk menindaklanjuti tumpukan beras di gudang. Tapi, ia tidak dapat menyebutkan opsi tersebut secara mendetail karena harus membicarakan dengan kementerian dan lembaga lain. “Nanti saya kabari kalau sudah fiks,” ucapnya.

Sumber: https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pnw6vz377/kemensos-beras-bulog-tak-bisa-diprioritaskan

Author: admin

Leave a Reply