Beras Satu Harga Perlu Diperluas

Beras Satu Harga Perlu Diperluas

  • Posted by: admin

Dirut Perum Bulog Budi Waseso meninjau pasar beras. Foto: IST

JAKARTA, investor.id – Beras Satu Harga (BSH) yang diinisiasi oleh Perum Bulog perlu didukung pemerintah untuk diperluas implementasinya ke seluruh pelosok Tanah Air, sebagaimana dilakukan pada program BBM Satu Harga.

Beras komoditas sangat strategis karena merupakan makanan pokok yang dibutuhkan rakyat, berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan terutama di perdesaan, dan memengaruhi inflasi yang mendorong tingginya bunga kredit bank hingga menurunkan daya beli masyarakat.

Bila pemerintah memperkuat Perum Bulog, implementasi BSH dengan harga terjangkau bisa dilakukan hingga ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), sebagaimana program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Program BBM Satu Harga ini menetapkan harga BBM untuk jenis premium JBKP (jenis BBM khusus penugasan) Rp 6.450 per liter dan solar/biosolar JBT (jenis BBM tertentu) Rp 5.150 per liter.

Penguatan Bulog itu juga bisa melawan mafia pangan internasional yang berjejaring dengan mafia dalam negeri untuk menguasai pasar Indonesia yang besar dan merusak kedaulatan pangan nasional.

“Itulah sebabnya, kami mendukung penuh langkah Bulog untuk membuat BSH, pemerintah pun hendaknya mendukung inisiasi Bulog tersebut Bulog sangat berpengalaman menyalurkan beras yang dulu namanya raskin (beras untuk rumah tangga miskin) — belakangan disebut rastra (beras sejahtera) –, selama bertahun- tahun harga sebenarnya Rp 7.000 per kg atau lebih sedangkan harga tebus Rp 1.600 per kg dengan selisih ditanggung pemerintah. Harga tebus raskin di seluruh Indonesia sama, satu harga, kalaupun nanti ada kebijakan BSH itu sangat mudah bagi Bulog sebagai lembaga yang selama ini menangani masalah pangan,” kata Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, belum lama ini.

Herman mengungkapkan, Bulog bisa melaksanakan hal tersebut karena perusahaan pelat merah itu memiliki jaringan yang luar biasa panjang, hingga menjangkau titik terkecil wilayah Indonesia. Di tiap provinsi Bulog memiliki divisi regional (divre) dan di tingkat lebih sempit subdivre.

“Kalau ini (BSH) nanti menjadi penugasan dari pemerintah kepada Bulog, maka pemerintah tinggal memberikan privilege dalam hal budgeting. Tidak usahlah pakai penyertaan modal negara (PMN), kasih saja seluruh pengelolaan program bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada Bulog, baik sebagai pemasok maupun distributor tunggal, jangan dikelola Kementerian Sosial,” ucap Herman.

Dia menjelaskan, meskipun penguasaan beras Bulog dibandingkan seluruh beras yang beredar di Indonesia masih relatif minim yakni 10% atau sekitar 3 juta ton, namun dampak kehadiran Bulog begitu terasa. Tanpa ada Bulog dengan raskin/rastra, lanjut dia, kondisi perberasan nasional cenderung acak-acakan.

“Bulog hadir bukan semata menstabilkan harga namun juga untuk melawan kapitalis pasar bebas beras, melawan kartel. Karena itu, beri keleluasaan penyaluran beras Bulog, penyaluran massal, termasuk BSH ini. Bulog kuat, maka kartel mati,” tandas Herman.

Perlu PSO

Meski demikian, perluasan implementasi BSH di lapangan tidak mudah. Meski Perum Bulog memiliki jaringan yang memadai karena strukturnya yang menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, tapi Bulog membutuhkan kekuatan modal sangat besar guna menguasai pasokan beras dan menanggung biaya logistik yang mahal.

“Harga beras di Indonesia mahal antara lain juga karena biaya logistik mahal, ini juga harus diturunkan, selain infrastruktur pertanian dibangun. Di Indonesia biaya logistik tinggi 24% dari produk domestik bruto, sedangkan di Tiongkok misalnya, hanya 14%,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (13/12) malam.

Rantai pasok beras di Indonesia juga tidak efisien karena panjang, bisa melewati 9 titik untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Margin juga lebih banyak dinikmati pedagang, bisa sampai 25%, ketimbang petani produsen.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menambahkan, kebijakan BBM Satu Harga relatif mudah dijalankan oleh PT Pertamina karena penguasaan BBM di Tanah Air oleh BUMN migas tersebut sangat dominan. Sedangkan pada sektor perberasan, kalaupun seluruh gudang Bulog di seluruh Indonesia dipenuhi beras, maka penguasaan beras Bulog hanya 6-7% dari seluruh beras yang beredar di Indonesia.

Saat ini beberapa gudang Bulog juga dalam kondisi rusak, sehingga kapasitas tidak maksimal. “Semangatnya boleh, patut kita dukung, tapi implementasinya tidak mudah. Apabila BSH menjadi perintah pemerintah, maka Bulog akan menjalankan penugasan tersebut melalui skema public service obligation (PSO),” kata Hermanto saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Jumat (13/12) malam.

Apabila Bulog menginisiasi sendiri, lanjut dia, maka BUMN pangan tersebut harus memiliki kekuatan modal yang sangat besar. Ini bukan hanya untuk memperbesar kapasitas gudang, tapi juga untuk pengadaan dan menanggung biaya logistik di Indonesia yang mahal.

“Jadi, ini terkait modal yang harus dimiliki Bulog. Butuh modal yang kuat karena potensi ruginya itu tinggi,” ujar dia.

Menurut Hermanto, harga beras di Indonesia bervariasi karena tidak semua wilayah di Indonesia memproduksi beras, padahal beras telanjur dijadikan sebagai pangan pokok seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi, setiap daerah memiliki kecenderungan preferensi rasa (taste) yang berbeda dan kondisi geografis wilayah yang tidak sama.

“Karena itu, untuk jangka pendek tingkatkan dulu produksi beras sebesar- besarnya, tentu di semua wilayah, sehingga produksi merata. Karena persoalan harga ini terkait ketersediaan barang, kalau barang banyak di manamana harga bisa sama,” tandas dia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 57/2017, harga eceran tertinggi (HET) beras medium ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg untuk wilayah-wilayah pusat produksi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk wilayah Sumatera selain Sumatera Selatan dan Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, harga sebesar Rp 9.950 per kg beras medium dan Rp 13.300 per kg beras premium.

Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua, HET beras medium yang berlaku adalah Rp 10.250 per kg dan pemium Rp 13.600 per kg. Namun demikian, harga beras sering jauh lebih tinggi dari HET. Harga beras medium I pada 23 September 2019 misalnya, berdasarkan data situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, naik Rp 50 menjadi Rp 11.850 per kg dan medium II naik Rp 100 menjadi Rp 11.650 per kg. Padahal, harga beras di Indonesia termasuk termahal di antara Negara berkembang. USDA mencatat, harga beras di Indonesia kualitas medium US$ 0,79 per kg tahun lalu, jauh lebih mahal dari Vietnam US$ 0,39 per kg dan bahkan Thailand hanya US$ 0,38 per kg.

Sementara itu, berdasarkan laporan World Bank terbaru, gross national income (pendapatan nasional bruto/GNI) per kapita Thailand sudah jauh lebih tinggi mencapai US$ 6.610 tahun lalu, sedangkan Indonesia hanya US$ 3.840.

Pangkas Rantai Distribusi

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan, kebijakan BSH bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia.

Ini seperti halnya BBM Satu Harga yang sukses diberlakukan di seluruh wilayah, termasuk Papua. Hal itu dapat tercapai melalui perluasan akses pasar Bulog di salah satu e-commerce bernama Panganan- Dotcom, yang mana baik konsumen maupun penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) — atau nantinya menjadi Kartu Sembako — dapat memperoleh beras secara daring (online), tanpa distribusi panjang.

“Distribusi bantuan beras untuk program BPNT atau Kartu Sembako menggunakan sistem daring lewat PangananDotcom, yang nantinya bisa diakses tak hanya melalui Shopee. Bulog nantinya juga akan menggandeng e-commerce lainnya untuk memperluas akses pasar. Kolaborasi ini dibangun atas dasar (efisiensi) pada platform e-commerce, dengan mempertimbangkan harga bahan pokok makanan kurang efisien karena infrastruktur yang kurang baik. Tahap pertama sudah kami lakukan di Jakarta sebagai pilot project, selanjutnya Jawa, Medan, Makassar, setelah itu seluruh Indonesia. Kalau Pertamina (BBM) sudah satu harga, beras juga bisa satu harga,” ujarnya.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengatakan lebih lanjut, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau juga sering kali menimbulkan ongkos kirim mahal, waktu pengiriman lama, serta variasi yang kurang lengkap. Karena itu dibuat PangananDotcom, yang diharapkan dapat memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang.

Melalui PangananDotcom, Bulog memberikan pilihan 12 paket sembako senilai Rp 150 ribu per paket, yang sesuai dengan pagu yang ditetapkan pemerintah. Setiap paket terdiri atas bermacam-macam sembako, mulai dari beras, telur, gula pasir, hingga minyak goreng. Isian paket dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

“Penerima bantuan diharapkan dapat memperoleh bahan pangan dengan mudah dan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Mereka tidak perlu lagi ke luar rumah, tidak perlu keluar ongkos untuk terima beras,” ungkap Buwas.

Sementara itu, BPS mencatat, pangan masih menjadi porsi belanja terbesar orang miskin. Jika harga pangan naik, maka jumlah orang miskin bertambah dari sekitar 25 juta (9,8%) Maret tahun ini, karena yang hampir miskin menjadi miskin. Bappenas mencatat, jumlah penduduk rentan miskin sekitar 53,3 juta jiwa atau 20,19% dari total penduduk tahun 2018 sebanyak 264 juta. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang hidup di bawah 1,5 garis kemiskinan.

Pada Maret 2019, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan. Di perdesaan, sebanyak Rp 313.232 merupakan garis kemiskinan makanan atau kontribusi makanan 76,48%, dengan kontribusi beras saja sebesar 25,97%.

Sulit Diterapkan

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, sebenarnya relatif sulit untuk menerapkan kebijakan BSH di Tanah Air.

Alasannya, saat ini beras bukan lagi dianggap komoditas melainkan sebuah produk, yang artinya sudah terdapat loyalitas konsumen terhadap beras jenis tertentu, utamanya premium.

Sementara itu, pengamat pertanian dari IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, kebijakan BSH sulit diterapkan di Indonesia karena peran swasta lebih besar dari pemerintah.

Sistem pangan di Indonesia bersifat liberal karena swasta lebih banyak bermain di sektor pangan, sementara porsi pemerintah boleh dibilang sedikit Untuk BBM bisa ditetapkan satu harga karena Pertamina memang menguasai dan tidak ada pemain lain yang terlibat sehingga harganya bisa disamakan, tetapi tidak untuk pangan khususnya beras. Perum Bulog belum 100% menyerap hasil panen petani, sisanya diserap oleh pihak swasta. Kalau Bulog bisa menampung 30 juta ton panen petani, mungkin bisa diterapkan satu harga,” ujar dia.

Secara logika, kata Dwi Andreas, harga kebutuhan pangan pokok di Papua tidak bisa disamakan dengan kebutuhan pokok di Jawa Tengah, misalnya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), tetap saja harga beras tidak akan sama dan tidak bisa satu harga.

Ketersediaan untuk Ekspor Kecil

Sementara itu, dalam proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan), Indonesia berpotensi surplus beras sebanyak 4,64 juta ton sepanjang Januari- September 2019. Potensi surplus beras tersebut dihitung berdasarkan proyeksi perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

Dengan metode itu, luas panen padi pada Januari-September 2019 mencapai 8,99 juta hektare (ha) dengan produksi beras setara 26,91 juta ton. Sedangkan pada periode yang sama, konsumsi hanya 22,28 juta ton, artinya masih ada surplus 4,64 juta ton.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, hal itu dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebesar 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun. Sedangkan dalam pengumuman BPS disebut, pada 2018, Indonesia surplus produksi beras sebesar 2,85 juta ton dengan mengacu metode baru Kerangka Sampel Area.

BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), yang hasilnya adalah data terbaru menunjukkan luas bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektare, atau berkurang sekitar 635 ribu hektare dibanding sebelumnya.

Hal ini menjadi dasar perhitungan luas panen padi pada 2018 yang diperkirakan 10,9 juta hektare. Dari hasil panen tahun lalu tersebut, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) menurut BPS diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.

Sedangkan angka konsumsi beras diambil dari rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kg per kapita per tahun atau setara total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional, sehingga ada surplus produksi beras 2,85 juta ton tahun lalu. Sementara itu USDA menyebutkan, total beras yang tersedia untuk diperdagangkan antarnegara relatif sedikit, tidak sampai 10% dari total produksi dunia periode panen 2018-2019 yang diperkirakan 510,6 juta ton.

Pasokan beras yang tersedia untuk diperdagangkan antarnegara hanya sekitar 47,2 juta ton, turun 0,9% dari perkiraan 47,6 juta ton pada periode panen tahun sebelumnya. USDA mencatat, Tiongkok dengan penduduk 1,4 miliar merupakan importer beras terbesar sebanyak 6,4 juta ton tahun lalu, namun negeri komunis ini juga mengekspor beras 1,4 juta ton juta pada tahun yang sama. Sedangkan negara lain yang masuk 5 terbesar importir beras adalah Nigeria yang diperkirakan oleh USDA mengimpor 2,9 juta ton, Bangladesh 1,8 juta ton, Indonesia 1,5 juta ton (yang menurut catatan BPS realisasi impor mencapai 2,25 juta ton), dan Cote d’Ivoire di Afrika 1,5 juta ton.

Sementara itu, lima pengekspor beras terbesar adalah India yang diperkirakan sebanyak 11,9 juta ton tahun lalu, Thailand sekitar 9,9 juta ton, Vietnam 7,2 juta ton, Pakistan 4,1 ton juta, dan Amerika Serikat bersama Myanmar dengan ekspor masing-masing 3,2 juta ton. (en)

Sumber : https://investor.id/business/beras-satu-harga-perlu-diperluas

Author: admin

Leave a Reply